IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHTERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Main Article Content
Abstract
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan instrumen krusial dalam mengawal akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Implementasi SPIP pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur mulai mengarah pada paradigma preventif, tetapi belum optimal akibat kendala operasional dan kultural. Pengawasan APIP terhambat oleh keterbatasan jumlah dan keahlian auditor, luasnya objek pemeriksaan hingga tingkat desa serta minimnya sarana e-audit. Rendahnya pemahaman manajemen risiko dari auditee. Penyelesaiannya menuntut afirmasi anggaran daerah untuk modernisasi sarana serta penguatan komitmen aparatur yang sadar risiko demi mewujudkan good governance. Faktor Penghambat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Lampung Timur meliputi kendala struktural dan kultural. Hambatan struktural mencakup minimnya auditor ahli, luasnya jangkauan geografis dan keterbatasan fasilitas e-audit. Solusinya memerlukan dukungan anggaran untuk modernisasi sarana pengawasan dan restrukturisasi budaya kerja guna menegakkan akuntabilitas publik. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu mengalokasikan anggaran daerah secara proporsional untuk memodernisasi sarana pengawasan, khususnya sertifikasi digital auditor dan fasilitas e-audit terintegrasi. Selain itu, Inspektorat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah harus membangun komitmen kolektif untuk menginternalisasikan budaya kerja sadar risiko guna mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Agusta, E., & Jaya, I. (2021). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kualitas Kinerja Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 6(1), 1–10. https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.643
Alfionita, M., & Gunawan, I. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Jayanti. Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.47080/progress.v3i1.761
Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Warta Dharmawangsa, 14(4), 602–614.
Aswar, S. K., & Engka, R. (2020). Pelayanan Publik Berbasis New Public Services pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo. Jurnal Ada Na Gau: Public Administration , 1(1), 63–71. http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/adanagau
Awaluddin, S., Syariah, F., Islam, E., & Ambon, I. (2020). Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum. Jurnal Tahkim, 15(2), 125–143. http://sudiknoartikel.blogspot.com.
Djiloy, N. L. (2016). Pengaruh pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja skpd pemerintah daerah kabupaten sigi. Katalogis, 4(6).
Erlanda, V., & Rahmadanik, D. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 2(2), 90–97. https://doi.org/10.30649/aamama.v26i2.160
Gioh, A. (2021). Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 10(1).
Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(2), 99–115. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184
Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. MAWA’IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN, 10(2), 326–353. https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 324. https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VI(1), 1–18.
Moho, H., Harefa, A., & Zai, E. P. (2022). Pancasila Sebagai Staat Fundamental Norm Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Mathematic Education Journal)MathEdu, 5(3). http://journal.ipts.ac.id/index.php/
Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45–57.
Nor, A. I. (2025). The effect of training on public service delivery effectiveness in public sector organizations: the mediating role of civil servants’ performance. Cogent Social Sciences, 11(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2466788
Novitasari, D., & Noor, A. (2022). Analisis Optimalisasi Penyusunan Laporan Kinerja Melalui Standar Pelayanan Publik (Lingkup Pemerintahan) Di Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(2), 1159–1166.
Nurmandi, A., Lutfi, M., Sumardi, S., & Qodir, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. Journal of Government Insight, 1(1), 49–61.
Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1(1), 34–38. http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1–12. www.jurnal.uniga.ac.id
Renz, D. O. (2016). Leadership, Governance, and the Work of the Board. In The Jossey&;#x02010;Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management (pp. 127–166). John Wiley &;#38; Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781119176558.ch5
Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(4), 204–222. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1531
Sayekti, F., Purnama, Y. I., Wijayanti, L. E., Yogyakarta, U. T., Yogyakarat, U. T., Yogyakarta, U. T., & Pelanggan, K. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan Pemakai Layanan Jasa pada Instansi Pemerintah. The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021), Wnceb, 162–173.
Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di lndonesia. Airlangga University Press (AUP).
Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Locus, 11(2), 112–133.
Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: a thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. Public Management Review, 25(6), 1187–1211. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389