IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN AIRNONA KECAMATAN KOTA RAJA KOTA KUPANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. PKH merupakan program perlindungan sosial pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling, meliputi pemerintah kelurahan, pendamping PKH, ketua RT/RW, keluarga penerima manfaat, serta masyarakat bukan penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Airnona telah berjalan dan memberikan manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. Komunikasi program dilakukan melalui pertemuan langsung, grup WhatsApp, serta keterlibatan pemerintah kelurahan dan RT/RW. Namun, penyampaian informasi belum merata sehingga pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima, verifikasi, dan penyaluran bantuan masih terbatas. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan didukung oleh pendamping PKH dan aparatur kelurahan, tetapi masih terkendala keterbatasan tenaga pendamping dan dukungan operasional. Pelaksana menunjukkan sikap mendukung, meskipun masih terdapat persepsi masyarakat mengenai ketepatan sasaran dan transparansi penerima bantuan. Struktur birokrasi telah melibatkan koordinasi, pendataan, verifikasi, pendampingan, dan penyaluran bantuan secara non-tunai, tetapi pemutakhiran data dan koordinasi masih perlu diperkuat. Dengan demikian, implementasi PKH telah berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi belum sepenuhnya optimal. Diperlukan peningkatan sosialisasi, kapasitas pendamping, pemutakhiran data, transparansi, koordinasi, dan pengawasan agar program lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran program.