EVALUASI PENERAPAN GOVERNANSI DIGITAL MELALUI SIPPERI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA PALEMBANG
Main Article Content
Abstract
Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan perizinan. Di Kota Palembang, penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPPERI) merupakan bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan. Namun, optimalisasi sistem masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan governansi digital melalui SIPPERI dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelaahan jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, dan publikasi yang relevan. Data dianalisis dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan temuan berdasarkan aspek kemudahan akses, kecepatan dan efisiensi pelayanan, transparansi proses perizinan, responsivitas, serta hambatan implementasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPPERI memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan perizinan, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada proses manual, mendukung efisiensi administrasi, dan menata pengelolaan dokumen secara digital. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital pengguna, kurangnya dukungan teknis, keterbatasan transparansi pelacakan permohonan, lambatnya respons pelayanan, serta kesalahan pengisian data dan hambatan koordinasi administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi SIPPERI tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan efektivitas tata kelola pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas petugas, penyediaan panduan digital, pengembangan notifikasi otomatis, dan penguatan layanan bantuan pengguna.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Anggoro, P. T., Hidayat, B. A., & Putra, R. (2025). Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan ( SIPPERI ) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Praktik Dokter di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Palembang Evaluation of the Management of the Licensing the Quality of Doctor ’ s Practice License Services at the Palembang City Investment and Integrated. 9, 165–178.
Anggraini, D. (2023). UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI DIGITALISASI (STUDI KASUS DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG) EFFORTS. 11, 109–120.
Febriyanti, D., Widianingsih, I., Sumaryana, A., & Buchari, R. A. (2023). Information Communication Technology ( ICT ) on Palembang city government , Indonesia : Performance measurement for great digital governance Information Communication Technology ( ICT ) on Palembang city government , Indonesia : Performance measurement fo. Cogent Social Sciences, 9(2). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2269710
Heryati, A., Zaliman, I., Terttiaavini, Mulyati, Romli, H., & Martadinata, A. T. (2024). Evaluation of E-Government Performance using the Electronic Public Service Index as a Benchmarking Standard for Public Services Evaluasi Kinerja E-Government dengan menggunakan Indeks Layanan Publik Elektronik sebagai Standar Benchmarking Layanan Publik. 4(January), 51–56.
OECD. (2020). The OECD Digital Government Policy Framework The OECD Digital Government Policy Framework Six dimensions of a Digital Government. 02.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. January.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Setyawati, D. N., & Fitriati, R. (2023). DIGITAL GOVERNANCE DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DIGITAL GOVERNANCE ININFORMATIONDISCLOSURE. 14(1), 48–55.
Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability.
Subekti, M. N. W., & Wicaksono, B. (2025). Balanced e-Government Scorecard of Online Public Services in the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office.
Susilawati, Kurniawati, Ilham, D., Sunarsi, D., & Haedar, A. W. (2024). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL PADA ORGANISASI SEKTOR DIGITAL-BASED PUBLIC SERVICES IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS. 6(1).