PENERAPAN DIGITAL GOVERNANCE MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari digital governance. Artikel ini menganalisis penerapan SPBE dalam mendukung transformasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah. Indeks SPBE nasional tercatat sebesar 2,26 pada 2020, turun menjadi 2,24 pada 2021, lalu meningkat menjadi 2,34 pada 2022, 2,79 pada 2023, dan 3,12 pada 2024. Dokumen rancangan pemerintah mengenai Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional mencatat indeks SPBE nasional sebesar 3,23 pada 2025 berdasarkan evaluasi terhadap 652 instansi pemerintah pusat dan daerah. Pada tingkat daerah, indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 3,24 pada 2018 menjadi 3,68 pada 2023. Meskipun demikian, peningkatan indeks tidak dengan sendirinya menjamin optimalnya pelayanan publik. Tantangan yang masih dihadapi meliputi belum optimalnya integrasi aplikasi dan data, keterbatasan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia, kesenjangan akses serta literasi digital masyarakat, dan layanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. SPBE berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan responsivitas apabila didukung tata kelola terintegrasi, koordinasi antarinstansi, serta evaluasi berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan SPBE perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian indikator digitalisasi, tetapi juga pada pelayanan publik yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat